BPK Endus Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Polman, Temukan Potensi Kerugian Negara Rp 234 Juta, Pengembalian Baru Rp 189 Juta

0
107

MAKASSAR — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti biaya perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan senilai Rp 234 juta lebih pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat tahun anggaran 2019.

Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Polman ini tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

BPK melakukan pemeriksaan atas belanja perjalanan untuk menguji asersi keterjadian. Prosedur pemeriksaan dilakukan dengan analisa dokumen pertanggungjawaban, rekalkulasi, permintaan keterangan kepada bendahara pengeluara OPD dan konfirmasi kepada pihak ketiga.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik, diketahui terdapat pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD polman yang tidak sesuai ketentuan.

Hasil konfirmasi pada tiga hotel di Jakarta yaitu Lumire Hotel & Convention Centre, Hotel Jayakarta dan Gino Feruci Kebonjati Hotel, sebagai penyedia jasa penginapan atas perjalanan dinas anggara DPRD Polman dan pegawai Sekretariat Daerah diketahui terdapat 64 bukti penginapan pelaksana perjalanan dinas yang tidak terdaftar dalam data penginapan hotel tersebut sehingga terdapat pembayaran perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp 234 juta lebih.

Nilai tersebut merupakan selisih dari biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan oleh bendahara pengeluaran dengan biaya penginapan yang seharusnya diterima oleh pelaksana perjalanan dinas apabila tidak menggunakan biaya penginapan saat melakukan perjalanan dinas sesuai dengan standar biaya umum yang berlaku pada pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Atas masalah tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah senilai Rp 234 juta lebih. Masalah ini disebabkan ketidak cermatan pelaksana perjalanan dinas dalam mempertanggungjawabkan bukti perjalanan dinas

Atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas tersebut beberapa pelaksana dinas telah melakukan penyetoran ke kas daerah senilai Rp 38.293.200

BPK merekomendasikan Bupati Polman agar menginstruksikan Kepala Sekrtaris DPRD menarik kelebihan pembayaran perjalanan dinas senila Rp 196.115.600

Sementara itu, celebes-new.com mencoba meminta klarifikasi dan konfirmasi atas temuan BPK tahun anggaran 2019 tersebut kepada Sekretaris DPRD Polman melalui surat, dijelaskan sesuai dengan rekomendasi BPK melalui Bupati Polman menginstruksikan kepada Sekretaris DPRD untuk menarik kelebihan bayar perjalanan dinas tersebut.

Terkait hal itu, Sekretaris DPRD telah melakukan penarikan dan penyetoran ke kas negara atas kelebihan bayar perjalanan dinas sebesar Rp 189.073.800 dan Sekretaris DPRD telah menyampaikan ke pihak pelaksana perjalanan dinas agar kiranya melakukan penyetoran kelebihan pembayaran tersebut, demikian disampaikan Sekretaris DPRD Polman, A. Mahadiana Djabbar membalas surat permintaan konfirmasi dan klarifikasi celebes-news.com. ( Laporan : Redaksi )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here