Pengamat Hukum : Temuan Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Polman, Pengembalian tidak Menghapus Pidana, APH Dinta Periksa Kuasa Pengguna Anggaran, PPK dan Rekanan

0
104

MAKASSAR — Temuan potensi kerugian negara atas perjalan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Sulawesi Barat tahun anggaran 2019 turut mendapat atensi dari pengamat hukum.

Risman, pengamat hukum saat dihubungi celebes-news.com pada Senin (20/9/2021) menjelaskan pengembalian uang hasil korupsi tidak menghapus pidanya bagi pelaku tindak pidana korupsi. Meski pelaku korupsi sudah mengembalikan uang hasil korupsinya tetap saja pelaku bisa dipidana.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jika perbuatannya telah memenuhi unsur pidana korupsi maka pengembalian kerugian negara atau kerekonomian negara tidak menghapuskan pidananya. Pidananya tetap diproses secara hukum.

Manfaat pengembalian uang hasil korupsi itu hanya untuk meringankan hukumannya saja di pengadilan nanti bagi pelaku korupsi. Itu pun hakim yang menentukan.

Lagi pula tindak pidana korupsi itu merupakan delik formil. Artinya, ketika perbuatan pelaku telah memenuhi unsur pidana maka pelaku sudah bisa dipidana. Tidak perlu harus timbul akibat.

“Misalnya kalau uang hasil korupsi sudah dikembalikan maka tidak bisa dipidana, itu salah besar. Delik formil itu meski hasil korupsinya sudah dikembalikan tetap bisa dipidanan karena perbuatan korupsinya sudah terjadi meski akhirnya uang hasik korupsinya dikembalikan.

Oleh karena itu, atas temuan BPK pada perjalanan dinas Sekretariat DPRD Polman tahun anggaran 2019, Aparat Penegak Hukum (APH) baik dari kejaksaan dan kepolisian untuk masuk melakukan lidik dan penyidikan supaya segera ada proses hukum.

“Polisi bisa memeriksa kuasa pengguna anggaran, PPK dan rekanan atau penyelenggaran kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Polman. Tidak boleh ada potensi kerugian negara dilakukan pembiaran,” tandasnya.

“Prosos hukum tindak pidana korupsinya harus masuk meski pelaku atau penyelenggara kegiatan sudah mengembalikan uang dugaan potensi kerugian negara, apalagi belum keseluruhan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekwan DPRD Kabupaten Polman A. Mahadiana Djabbar menjelaskan telah berupaya melakukan konfirmasi dan mendesak pihak penyelenggaran perjalan dinas untuk segera menyelesaikan sisa temuan tersebut. ( Laporan : Redaksi )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here