Waspadai Penarik Retribusi Abal-abal, Legislator: Kalau Preman-preman Menagih, Janganki Mau

0
68

MAKASSAR — Anggota DPRD Kota Makassar, Anton Paul Goni, mengingatkan masyarakat untuk waspada kepada oknum-oknum yang meminta pungutan liar pada usaha-usaha kecil.

Sebab, bisa jadi oknum-oknum itu bukan berasal dari instansi pemerintah yang menangani retribusi itu.

Kata legislator PDI Perjuangan ini, jika ada oknum yang meminta retribusi pada jasa usaha milik warga, harus menyertakan bukti dari Pemerintah Kota Makassar.

Hal tersebut untuk meminimalisir tindakan premanisme atau penarik retribusi jasa usaha abal-abal kepada pelaku usaha-usaha kecil di Kota Makassar.

“Kalau ada orang yang mau memanfaatkan, misalkan datang menagih lantas tidak punya karcis dan tidak tahu dari mana, atau preman-preman itu janganki mau,” ucap Anton kepada media di Hotel Grand Celino Makassar, Jumat (24/9/2021).

Retribusi itu harus disertakan bukti pembayaran dari Pemerintah Kota Makassar. Hal tersebut tertuang dalam Perda nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

“Karena retribusi itu harus disetor kepada pemerintah dengan tanda bukti bahwa masyarakat sudah membayar retribusi,” tegasnya.

Lebih lanjut, kata anggota Komisi A DPRD Kota Makassar ini, retribusi untuk jasa usaha itu harus disertakan pelayanan yang baik bagi pelaku usaha.

“Pemerintah juga harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang sudah membayarkan retribusi jasa usaha milikinya,” pungkas Anton. (fjr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here