Direktur Lembaga Antikorupsi Laksus, Andi Muhammad Ansar : Jebloskan Kontraktor Bandara Aroepala Selayar ke Penjara, Potensi Kerugian Negara Diduga Capai Rp 8,2 Miliar

0
509

MAKASSAR — Direktur Lembaga Antikorupsi Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Ansar memberi peringatan keras kepada Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penanganan kasus dugaan korupsi Bandara Aroepala, Selayar.

Andi Muhammad Ansar meminta APH tidak tebang pilih dalam pemberantasan kasus korupsi di Kabupaten Selayar.

Ia meminta Kejaksaan Negeri Selayar segera menetapkan pihak kontraktor sebagai tersangka.

“Pelaksana proyek juga harus diseret,” tandas Direktur Lembaga Antikorupsi Laksus, Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Ansar, pada celebes-news.com Kamis (14/10/2021).

Menurut Andi Muhammad Ansar, proyek bandara tersebut diduga dikerjakan asal-asalan sehingga kualitasnya melenceng dari perencanaan. Akibatnya, penyidik menemukan fakta bahwa pembangunan bandara di Selayar telah merugikan keuangan negara.

Dalam kasus ini, penyidik Kejaksaan telah menetapkan dua tersangka yakni pihak pejabat pembuat komitmen berinisial CU dan konsultas pengawas berinisial MIN.
Keduanya diduga menyalahi aturam sehingga proyek pembangunan pemenuhan standar runway strip atau landasan pacu Bandara Aroeppala bermasalah.

Menurutnya, jaksa seharusnya menggali lebih jauh fakta-fakta yang telah ditemukan selama pemeriksaan berlangsung. Dia meminta, kontraktor pekerjaan juga harus bertanggung jawab.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Selayar, La Ode Fariadin seperti hasil dikonfirmasi Laksus mengatakan, untuk saat ini baru dua orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Menurut dia, tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus itu.

“Sejauh ini baru dua orang berdasarkan fakta yang jadi temuan,” ujar Fariadin.

Menurut Fariadin, pihaknya menemukan beberapa hal yang bermasalah dalam proyek itu. Salah satunya, terkait volume pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Sejauh ini, lanjut dia, penyidik belum memastikan jumlah kerugian negara dalam proyek itu. Fariadin mengatakan, telah menggandeng lembaga audit untuk menghitung nilai riil kerugian negara.

“Akan kami sampaikan kalau jumlah pastinya sudah kami kantongi,” ujar dia.

Sejak kasus ini bergulir, penyidik telah memeriksa 18 saksi. Proyek pembangunan Bandara Aroeppala menelan anggaran Rp 11 miliar yang bersumber dari APBN pada 2018, melalui Kementerian Perhubungan. Sebelumnya, penyidik Kejaksaan menduga potensi kerugian negara akibat kesalahan pekerjaan itu mencapai Rp 8,2 miliar. (rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here