BPK Beberkan ‘Dosa’ Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Pengadaan Mobil Promkes Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi dan Ketentuan

0
225

GOWA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat ada indikasi kerugian keuangan negara pada pengadaan mobil Promosi Kesehatan (Promkes) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa tahun anggaran 2020.

Dari hasil pemeriksaan investigatif BPK Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa mengangarkan kegiatan belanja pengadaan mobil promosi kesehatan sebesar Rp580 juta telah direalisasikan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas realisasi belanja modal pengadaan mobil promosi kesehatan tersebut diketahui terdapat pengadaan kendaraan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.

Pengadaan mobil promosi kesehatan ini dilaksanakan oleh PT SPU tanggal 20 Juli 2020. PT SPU mulai mengerjakan pekerjaan ini dengan jangka waktu pekerjaan 90 hari dari tanggal 20 Juli 2020 dan harus selesai 17 Oktober 2020.

Dalam masa pelaksanaan kontrak, penyedia mengajukan perpanjangan kontrak dengan alasan terjadinya pandemi covid-19 dan disetujui oleh PPK DInas Kesehatan melalui addendum tanggal 23 November 2020 dengan perubahan jangka waktu menjadi 129 hari terhitung tanggal 20 Juli 2020 sampai 25 November 2020.

Atas pekerjaan tersebut, kepada PT SPU telah dilakukan pembayaran sebesar Rp580 juta atau sebesar 100 persen.

Nah… Berdasarkan pemeriksaan fisik oleh BPK bersama pihak OPD terkait dan inspektorat diketahui bahwa mobil promosi kesehatan yang diadakan terdapat perbedaan antara dokumen STNK dengan fisik mobil promosi kesehatan dan spesifikasi barang kelengkapan pendukung dalam kontrak.

Hasil pemeriksaan fisik, mobil promosi kesehatan tersebut berwarna putih dengan nomor mesin (ada pada redaksi). Sedangkan, menurut dokumen STNK dan BPKB monil promosi kesehatan kesehatan tersebut seharusnya berwarna silver dengan nomor mesin (ada pada redaksi berdasarkan data temuan BPK).

Selain itu, kelengkapan pendukung dalam mobil promosi kesehatan berupa sound system dan audio serta multimedia tidak disebutkan spesifikasi barang namun hanya menyebut merek.

Hal tersebut membuat acuan penyedia dalam pengadaan barang hanya mengikuti merek yang disebutkan dalam kontrak tanpa ada acuan spesifikasi yang harus dipenuhi. Begitu pun dengan PPK dan panitia pemeriksa barang yang tidak memiliki acuan spesifikasi dalam menilai barang yang telah diterima, sehingga hanya menerima hasil pekerjaan dengan kesesuaian merek, apapaun spesifikasi barang yang diadakan.

Selain itu, alat-alat kelengkapan tersebut merupakan alat-alat yang berdiri sendiri dan tidak harus melekat pada pengadaan mobil promosi kesehatan secara satu paket. Alat-alat tersebut, pada dasarnya telah tersedia dalam e-katalog. Perbandingan harga dalam kontrak dengan harga dalam e-katalog berbeda (data ada rekdasi berdasarkan temuan BPK).

BPK menilai persoalan ini muncul akibat Kepala Dinas kesehatan belum optimal dalam mengendalikan pengelolaan belanja modal dan mengawasi kinerja bawahannya, serta PPK tidak cermat dalam membuat spesifikasi barang dalam kontrak dan tidak memprioritaskan penggunaan e-purching dalam pembelian barang.

Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Poros Rakyat Indonesia, M Jafar Sainuddin menegaskan akan mengawal hasil temuan BPK tersebut sehingga melahirkan transparansi nyata.

“Kami akan melakukan monitoring dan mengawal temuan BPK ini sehingga melahirkan transparansi nyata,”singkatnya.

celebes-news.com mencoba meminta klarifikasi dan konfirmasi sebanyak dua kali melalui surat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa beberapa waktu lalu hingga berita ini diturunkan tidak mendapat jawaban dan tanggapan. ( Laporan : Redaksi )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here