Proyek Gedung Kejari Makassar Molor, Poros Rakyat Indonesia Buru Jaminan “Bank Garansi” Kontraktor

0
133

MAKASSAR — Proyek pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Makassar yang menelan anggaran Rp36,7 miliar molor dari dari jadwal yang ditetapkan. Kendati begitu pemerintah kota tak memberikan sanksi.

Sebelum lelang kontrak tender proyek ini sudah ditandatangani, namun volume kerja belum sesuai target hingga menyeberang tahun 2022.

Kemudian persoalan ini memantik reaksi para pegiat dan aktivis antikorupsi. Salah satunya datang dari Ketua Umum NGO Poros Rakyat Indonesia, M Jafar Sainuddin meminta Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pekerjaan Umum agar tidak tebang pilih dalam menjalankan aturan soal pemberian denda kepada rekanan yang terlambat atau tidak tepat waktu menyelesaikan pekerjaan.

Dikatakannya, soal addentum yang dilakukan oleh penyedia jasa pada proyek pembangunan gedung ini, seharusnya PPK dari Dinas PU lebih cermat memberikan perpanjangan waktu.

“Inikan melewati target yang telah ditentukan, yakni 206 hari kalender. Ini sudah jalan dua pekan lebih lewati target yang ada. PPK seharusnya bisa lebih cermat untuk memberi addendum,”kata Ketua Umum NGO Poros Rakyat Indonesia, M Jafar Sainuddin kepada celebes-news.com pada, Selasa (11/1/2022).

Ia mengungkapkan, untuk mencegah muncul potensi kerugian dari pembangunan gedung Kejaksaan Negeri Makassar atas adanya addendum tersebut, lantas bagaimana dengan jaminan pelaksanaan proyek atau bank garansi tahap awal, apakah telah ditarik oleh PPK.

Selanjutnya, kata dia, jaminan bank garansi setelah adanya addendum apakah oleh penyedia jasa telah menyiapkan itu. “Sekarang kan tidak ada denda, Nah kami pertanyakan jaminan pelaksanaan proyek atau bank garansi yang baru setelah addendum ini apakah ada atau tidak ada, kami minta hal itu dijelaskan ke public,” jelasnya.

Ia menambahkan, NGO Poros Rakyat Indonesia akan melakukan monitoring dan ikut melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan keuangan negara pada proyek ini. “Bukan berarti yang dibangun ini adalah gedung lembaga kejaksaaan, lantas pemanfaatan uang negara tidak termonitoring, kami akan hadir disitu sebagai salah satu lembaga yang bergerak terhadap pengawasan pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Sementara itu, dikutip media lainnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir mengatakan kesepakatan untuk memberikan sanksi kepada kontraktor bergantung pada item permasalahan. Dalam kasus pembangunan Gedung Kejari ini, pihaknya mengacu pada Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021.

Pihak kontraktor tak diberi sanksi berupa denda seperti yang diberlakukan kepada kontraktor proyek pengerjaan Jalan Metro Tanjung Bunga. “Di sini diberikan perpanjangan waktu tidak dikenakan denda. Dalam klausalnya itu adanya perubahan kontrak karena ada perubahan volume, waktu, dan spesifikasi. Jadi ada beberapa item yang memang ada justifikasi yang diberikan konsultan,” kata Zuhaelsi, Senin, 10 Januari 2022.

Pembangunan gedung tersebut berasal dari dana hibah anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) 2021. Proyek tersebut seharusnya sudah tuntas pada akhir Desember 2021. Namun hingga kini masih dalam proses pengerjaan.

Di sisi lain, ia mengakui, kontrak antara pemerintah kota dengan pihak kontraktor sudah berakhir, namun pengerjaan tetap berjalan seiring adanya penambahan waktu yang diberikan ke kontraktor. ( Laporan : Redaksi )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here