Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi BPNT, Ketum Poros Rakyat Indonesia “Ini Kasus Kejahatan Bernilai Tinggi, Segera Jemput Semua yang Terlibat, Titip di Polda”

0
254

MAKASSAR — Lembaga Poros Rakyat Indonesia mendukung langkah Direskrimsus Polda Sulawesi Selatan untuk mengusut tuntas dugaan korupsi bansos pada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) empat Kabupaten di Sulsel.

Ketua Umum Lembaga Poros Rakyat Indonesia, M Jafar Sainuddin mengharapkan agar semua yang terlibat diperiksa. Kasus kejahatan ini bernilai tinggi.

“Kami memberikan dukungan dari teman-teman pegiat dan aktivis antikoruspi kepada Polda Sulawesi Selatan mengusut tuntas masalah bansos BPNT pada empat kabupaten di Sulsel,” kata Ketua Umum Lembaga Poros Rakyat Indonesia, M Jafar Sainuddin kepada celebes-news.com pada, Kamias (13/1/2022) malam.

Direskrimsus Polda Sulsel merilis ke empat kabupaten itu masing-masing, Kabupaten Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Takalar juga masuk dalam daftar kasus yang akan didahulukan.

“Kami minta Polda Sulsel agar tuntas mengungkap kasus tersebut dan tidak berhenti pada empat itu kabupaten saja. Kami minta Bulukumba dan Sinjai agar diberi atensi besar untuk dilakukan proses hukum lebih cepat,” katanya.

Menurutnya, momentum awal tahun harus dijadikan spirit dalam mengungkap semua tindakan koruptif di Kabupaten Sulawesi Selatan.

Ia menemukan banyak potensi koruptif yang terjadi selama ini, termasuk dugaan korupsi bantuan pangan non tunai. “Nah, dengan atensi Direskrimsus untuk segera menetapkan tersangka kami sangat apresiasi. Ini Kasus Kejahatan Bernilai Tinggi, Segera jemput semua yang terlibat, titip di Polda,”ujarnya.

Aktivis dan pegiat antikorupsi ini menegaskan, jika ada oknum pejabat maupun pihak swasta yang melakukan penyelewengan bansos apapun, ia meminta Polisi menindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan. “Hal ini telah menciderai kepercayaan dan upaya-upaya pemerintah dalam upaya menanggulangi dampak pandemi Covid-19 dan kami berkomitmen akan terus melakukan monitoring terhadap masalah ini,” ucapnya.

Sejumlah persoalan yang muncul terkait penyelewengan bantuan pangan nontunai mulai dari dugaan penyalahgunaan wewenang dan monopoli penyaluran Bantuan oleh suplayer hingga masalah selisih harga.

“Saya sudah lihat kerja keras dari penyidik Direskrimsus Polda Sulsel. Saya kira mereka mampu dan mau melakukan penyelidikan ini dengan berintegritas, profesional, dan proporsional,” tutupnya. ( Laporan : Redaksi )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here