Poros Rakyat Indonesia Desak Inspektorat dan APH Usut Rekruitmen dan Dugaan Tenaga Magang Siluman Satpol PP Pemprov Sulsel

0
78

MAKASSAR — Inspektorat dan aparatur hukum didesak untuk mengusut serta menelusuri terkait dugaan adanya tenaga magang atau kontrak siluman atau titipan pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Alasannya, pengadaan tenaga magang atau kontrak dan honorer itu diduga syarat dengan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

“Permasalahan ini harus ditelusuri. Karena ini menjadi pertanyaan publik mengingat banyaknya tenaga magang atau kontrak dan honorer di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Pemprov Sulsel. Apakah sesuai dengan kebutuhan atau untuk memperkaya diri sendiri, dugaan skandal jula beli SK tenaga magang atau kontrak dan honorer harus diusut APH,” kata Ketua Umum Poros Rakyat Indonesia, M Jafar Sainuddin kepada celebes-news.com pada, Kamis (13/1/2022).

Berdasarkan data yang dihimpun, tenaga magang atau kontrak dan honorer di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Pemprov Sulsel sekitar puluhan orang. Sementara proses rekruitmen mereka patut diusut.

Oleh karena itu, ia menyayangkan Kasat Pol PP Pemprov Sulsel semestinya dalam menerima tenaga magang atau kontrak dan honorer melalui Badan Keuangan bisa memperkirakan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kebutuhan tenaga magang atau kontrak dan honorer serta peraturan yang berlaku.

“Kasian kalau tenaga magang atau kontrak dan honorer baru itu bekerja tanpa jelas gaji bulanan ataupun telat dalam menerima hak nya sehingga memunculkan polemik baru,” ucapnya.

Ia berharap, permasalah yang terjadi pada satuan polisi pamong praja Pemprov Sulsel bisa terungkap dengan menggandeng aparatur hukum.

“Kalau memang disana ada syarat KKN, mau tidak mau mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya agar kedepan permasalahan ini tidak terulang lagi,” pungkasnya. ( Laporan : Redaksi )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here