Poros Rakyat Indonesia Minta Polisi dan Kejaksaan Periksa PPK Pengadaan Mobil Ambulance Dinas Kesehatan Gowa, Temuan BPK Tidak Sesuai Ketentuan

0
160

MAKASSAR — Pengadaan mobil ambulance Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa terus memantik reaksi pegiat dan aktivis antikorupsi. NGO Poros Rakyat Indonesia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) ikut mengusut dugaan potensi kerugian negara dan perbuatan tindak pidana korupsi pada pengadaan kendaraan ambulance tersebut.

Badan Pengawas Keuangan (BPK) membeberkan pengadaan mobil ambulance tahun 2019 tersebut tidak sesuai ketentuan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya mencairkan jaminan pekerjaan karena dilakukan addentum, namun diduga lalai dan tidak menjalankan perintah aturan.

Akibatnya, BPK merilis terjadinya potensi kerugian akibat kelalaian PPK tidak mencairkan jaminan pekerjaan setelah dilakukan addentum.

Ketua Umum NGO Poros Rakyat Indonesia, M Jafar Sainuddin kepada celebes-news.com pada, Jumat (14/1/2022) mendesak kepolisian maupun kejaksaan untuk memeriksa PPK dan Pejabat Pembuat Komitmen atas adanya potensi kerugian negara pada proyek pengadaan mobil ambulance Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa.

“Nah, disitu kan sudah jelas dari hasil pemeriksaan BPK, PPK mengakui lalai dalam menjalankan perintah aturan untuk menarik uang jaminan pekerjaan atas dilakukannya addendum sehingga berdampak terhadap timbulnya potensi kerugian negara,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menyebutkan masalah ini bisa masuk ke ranah pidana dengan unsur kelalaian dan menyebabkan kerugian negara.

“Saya kira polisi dan kejaksaan bisa memberi atensi terhadap proyek pengadaan mobil ambulance tersebut. Apalagi ini sudah jadi temuan BPK dan patut untuk dilanjuti oleh APH,” terangnya.

Dikatakannya, kalau unsur pidananya sangat kuat, diharapkan polisi atau kejaksaan yang melakukan penyidikan silahkan melakukan langkah hukum. “Kami berharap ada proses hukum ini supaya dalam catatan Kabupaten Gowa beberapa tahun berturut-turut kembali bisa mendapatkan penghargaan WTP,” ungkapnya.

M Jafar menegaskan, NGO Poros Rakyat Indonesia akan selalu mendukung langkah dan program pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam membangun daerah ini. Tetapi sebaliknya, akan tetap menjalan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap jajaran pemerintah daerah berdasarkan adalah Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2000 tentang hak pengawasan masyarakat.

“Sekali lagi harapan kami, kepolisian dan kejaksaan segera memberi antensi terhadap proyek pengadaan mobil ambulance pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa. Kita harapkan kerja keras bupati membangun daerah ini mendapat dukungan dari semua pihak sehingga tahun 2022 ini Kabupaten Gowa kembali bisa meraih WTP,” tutupnya. ( Laporan : Redaksi )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here